JAKARTA, RIAUSATU.COM - Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) membuat data ratusan ribu calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dilaporkan ikut raib.
Data 800.000 pendaftar itu telah diverifikasi, dan terpilih nama-nama yang berhak menerima KIP Kuliah.
Rencananya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mengumumkan penerima KIP Kuliah pada Senin 1 Juli 2024. Namun, karena peretasan Pusat Data Nasional, pengumuman itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan
Padahal, masa perkuliahan sebentar lagi akan dimulai. Pada saat ini, Kemendikbudristek tengah mengupayakan agar sistem kembali pulih dan pengumuman penerima KIP Kuliah bisa dijadwalkan ulang.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf pun menyesalkan kasus bobolnya Pusat Data Nasional yang membuat data 800.000 calon mahasiswa pendaftar KIP kuliah ikut raib.
Serangan ransomware itu pun membuat pengumuman calon penerima KIP Kuliah ditunda, padahal perkuliahan akan segera dimulai.
“Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena hack,” ucapnya, Jumat 28 Juni 2024, dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Menurut Dede Yusuf, kasus peretasan Pusat Data Nasional harus menjadi pelajaran bagi pemerintah di era digitalisasi. Jika pemerintah belum mampu melakukan pengamanan data, penerapan big data pun hanya tinggal wacana.
“Dan ini harus menjadi pelajaran yang harus kita pahami, ke depan bahwa untuk menuju digitalisasi kemampuan security data itu sangat penting,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa Kemendikbudristek wajib bekerja keras memulihkan data yang hilang dan memastikan proses seleksi penerima KIPK dapat dilanjutkan secepat mungkin.
Menurutnya, langkah-langkah perbaikan juga harus diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem di masa mendatang.
Apalagi, penundaan pengumuman penerima KIP Kuliah akibat kebocoran data dan hilangnya backup data memiliki beberapa implikasi serius.
“Penundaan pengumuman penerima KIPK tentu mempengaruhi ribuan mahasiswa yang mengandalkan bantuan tersebut untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk segera menemukan solusi agar dampak negatif pada para mahasiswa dapat diminimalisir,” tutur Hetifah Sjaifudian.***
