Dalam penuturannya, Fickar mencemaskan adanya dugaan perilaku Febrie yang mengulur waktu dan berupaya menghilangkan barang bukti, hingga mempengaruhi saksi lainnya.
"Karenanya cukup alasan baik secara yuridis (objektif) maupun sosiologis (subjektif) untuk dilakukan upaya paksa penahanan," ungkapnya.
Di sisi lain, Fickar berpandangan, keputusan tersebut tidak sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
Meski demikian, Pakar Hukum Universitas Trisakti itu mengakui kewenangan untuk melakukan penahanan sepenuhnya berada di tangan penyidik Kejagung.
"Hal ini jelas tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," terang Fickar.
"Meskipun secara kewenangan upaya paksa penahanan itu ada pada Kejaksaan Agung, tergantung jaksa penyidik untuk menggunakannya," tandasnya.***