Disaat yang sama, HMI menuntut penguatan pengawasan internal melalui Wasidik, Inspektorat, dan Propam agar dijalankan secara nyata, berkelanjutan, transparan, dan berani, sebagai bagian dari upaya membangun institusi Kepolisian yang akuntabel.
Reformasi Kultural sebagai agenda utama. HMI Pekanbaru menekankan bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada aspek struktural dan kelembagaan semata, tetapi harus menyentuh reformasi kultural, seperti perbaikan kurikulum pendidikan
Kepolisian harus meneguhkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, nilai demokrasi, dan keadilan sosial agar aparat Kepolisian benar-benar berorientasi pada perlindungan warga negara.
Serta HMI Pekanbaru mendukung pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri, termasuk penggunaan kamera tubuh, kamera kendaraan, dan kecerdasan artifisial, sebagai alat kontrol dan peningkatan profesionalitas.
Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut harus tetap menjamin perlindungan hak warga negara, privasi, dan kepastian hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Terakhir, HMI Pekanbaru menegaskan bahwa pembentukan dan perubahan Undang-Undang Polri harus dilakukan secara konstitusional, terbuka, dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan elemen umat.
“Negara hukum tidak boleh dibangun diatas proses legislasi yang tertutup dan elitis. Demokrasi dan supremasi hukum harus menjadi fondasi utama,” pungkas Givo.
HMI Pekanbaru menilai bahwa menjaga independensi Polri merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
"Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menundukkan Polri ke dalam struktur Kementerian harus ditolak demi menjaga marwah reformasi dan kepentingan rakyat," pungkas Givo. ***