Khusus pembangunan di bidang kesehatan, Hijazi sempat menyinggung soal program Nusantara Sehat. Dikatakan, melalui program Nusantara Sehat Pemprov Riau telah memgangkat tenaga para medis PTT (pegawai tidak tetap) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk ditempatkan di daerah terpencil. ‘’Ini jawaban terhadap persoalan keterbatasan tenaga medis di sejumlah daerah,’’ katanya.
Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang realisasinya di bawah 50 persen, diterangkan Hijaza, disebabkan perencanaan dan pelaksanan fisik dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Kondisi ini, kata Ahmad Hijazi, akan menjadi perhatian di tahun mendatang
Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Hijazi menjelaskan komitmen kepala daerah terhadap misi pembangunan jangka menengah daerah 2014-2019, terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. ‘’Kita tetap berkomitmen dalam soal ini sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD tahun 2017 dan APBD tahun 2017,’’ katanya.
Memperkuat pernyataannya, Hijazi memaparkan sejumlah data. Dikatakan, pada tahun anggaran 2017 lalu alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur sebesar 23%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,77%. ‘’Realisasi belanja hibah sebesar 8,76% sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar Rp 993 Miliar untuk mendukung pendidikan di provinsi Riau,'’’ pungkasnya.
Sementara pandangan umum dari Fraksi Demokrat mengenai skala prioritas pembangunan di Riau, menurut Hijazi, Pemprov Riau telah berkerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam KUA-PPAS, sehingga penentuannya sudah melalui pertimbangan yang matang dan komperensif. ‘’Pembangunan saat ini harus benar-benar dilandaskan pada prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan lancar sejalan dengan semakin diterapkannya e-government oleh Pemprov Riau,’’ katanya.
Mengenai pandangan umum Fraksi Demokrat tentang kurang efektifnya kinerja Bank Riau yang terlihat dengan menurunnya keuntungan, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Namun bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja bank Riau Kepri, masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016 untuk pemerintah Riau sebesar Rp 73,206 Miliar meningkat menjadi 108,552 miliar atau sebesar 48,20%.
Terkait turunnya nilai ekspor non migas pada tahun 2017, dikatakan Hijazi, disebabkan belum pulihnya perekonomian dunia sehingga menyebabkan nilai ekspor CPO dan bubur kertas, mengalami fluktuatif yang signifikan. Untuk itu Pemprov Riau senantiasa mendorong diverifikasi produk ekspor dan pergeseran struktur ekonomi Riau ke arah tumbuhnya ekspor dan pergeseran ekspor produk industri perdagangan dan pariwisata.
Soal pandangan umum Fraksi PAN, dijelaskan Hijazi, lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017, disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dominan dalam PDRB provinsi Riau yang mengalami kontraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Oleh sebab itu secara perlahan-lahan Pemprov mulai mengurangi ketergantungan pada sektor ini dengan mendorong pertumbuhan sektor non Migas.
‘’Terkait dengan beberapa urusan pelayanan di dinas pendidikan yang realisasinya rendah, yaitu karena disebabkan penyelenggara pendidikan SMK yang terealisasi hayat 43,94 % dan penyelenggaraan pendidikan SMA 45,08%, karena tidak terlaksananya pengadaan peralatan yang bersumber dari dana DAK atau dana alokasi khusus. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan Kemendikbud membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berimbas pada keterlambatan pelelangan dan pencairan dana triwulan ke di Kemenkeu,’’ paparnya.
Selanjutnya pandangan umum Fraksi Gerindra Sejahtera, dikatakan Hijazi, penyampaian LKPJ ini sudah mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. ‘’Mengenai realisasi penyerapan anggaran, Pemprov Riau sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra untuk memaksimalkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang,’’ ungkap Sekdaprov Hijazi.
‘’Dan mengenai populasi beberapa jenis ternak unggulan masyarakat dapat kami jelaskan bahwa data yang disajikan pada LKPJ tahun 2017 masih merupakan angka sementara. Hasil validasi terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perkembangan ternak kerbau mengalami peningkatan mencapai 2,03% sedangkan ternak ruminasia kecil (kambing dan domba) mengalami peningkatan sebesar 10,7% untuk kambing dan 47,77% untuk domba,’’ jelasnya.
Ditambahkan Ahmad Hijazi, untuk batas wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, telah dapat diselesaikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten dan kota Pekanbaru provinsi Riau. Dan mengenai prestasi yang sudah dicapai pada tahun 2017 kedepannya lebih di tingkatkan, sedangkan besaran realisasi anggaran akan tetap menjadi perhatian dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (dri/dari berbagai sumber)