PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ratusan massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR), Kamis (16/3/2023), menggelar aksi unjuk rasa di gedung Parlemen Riau.
Sama dengan aksi-aksi sebelumnya, massa AMPR menuntut DPRD Riau segera membentuk panitia khusus kecelakaan kerja di Blok Rokan, dan mendesak Jaffee A Suardin dicopot dari kursi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
"Segera bentuk pansus, ini tidak bisa ditawar. Kami menuntut implementasi kuasa anggota Dewan untuk hal-hal kemanusiaan yang sangat prinsipil ini," tegas Ketua AMPR, Asmin Mahdi SPd, saat pertemuan di ruang rapat Komisi V DPRD Riau.
Massa mengecam sikap cuek elit Pemprov Riau terkait kecelakaan kerja yang sudah menewaskan 11 pekerja di blok migas Rokan, sejak dikelola PT PHR dari PT Chevron Pacific Indonesia pada 9 Agustus 2021.
Sempat tertahan di pintu gerbang masuk gedung DPRD Riau, akhirnya perwakilan massa AMPR dapat bertemu dengan sejumlah anggota Dewan di antaranya Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti, Wakil Ketua Komisi V Karmila Sari, dan Sekretaris Komisi V, Syamsurizal.
Massa AMPR mendesak DPRD Riau untuk mengambil sikap atas kematian pekerja di Wilayah Kerja (WK) Rokan.
"Sudah 11 jiwa melayang di Blok Rokan. Kami aksi besar-besaran, tidak ada yang ribut. Tidak ada bergeming. Statemen dari tokoh, Gubernur, dan DPRD, tapi kok tidak ada solusinya," katanya.
Dia menyebut, Dirut PT PHR Jaffee A Suardin sudah berulang kali dipanggil DPRD Riau. Namun, Jaffee tidak pernah mengindahkan panggilan lembaga legislatif Riau –terkesan menunjukkan sikap arogansi terhadap DPRD.
"Jangan sampai statement kita jadi kentut, Jaffee A Suardin cuek saja. Yang datang hanya humas," tambahnya.
Ia mengatakan, jika DPRD tak bisa menunjukkan ketegasannya atas kasus kecelakaan kerja di Blok Rokan, maka akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.
Stigma negatif di masyarakat akan terbangun kalau DPRD Riau ternyata tidak memiliki kuasa atau justru bekerjasama di bawah tangan dengan PT PHR.
"Kami takut DPRD Riau dipecundangi. Tiga kali dirut PT PHR dipanggil tapi tidak hadir, harusnya ada hak memanggil paksa. Ini DPRD yang bobrok atau sekadar mengeluarkan statement untuk diajak ngopi?" sergahnya. ***