Menurut dia, proses pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan instansi pemerintah, tetapi juga membutuhkan pihak ketiga yang objektif untuk memastikan seluruh tahapan bioremediasi berjalan sesuai kaidah ilmiah.
Ia berpendapat, keterlibatan pengawas independen dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemulihan lingkungan.
"Sebab, kita semua tahu bahwa selama ini sering kali terjadi praktik kolusi antara oknum pelaksana proyek di lapangan dengan pejabat pemerintahan. Hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi melalui sistem pengawasan yang lebih kuat," katanya.
Elviriadi menjelaskan, keberhasilan bioremediasi sangat ditentukan oleh komposisi bahan dan mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan limbah.
Karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus diawasi secara ketat agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Menurut dia, apabila pengawasan lemah, terbuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengurangi komponen bahan yang seharusnya digunakan demi menekan biaya pelaksanaan.
Praktik seperti itu, kata Elviriadi, berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus membuat proses pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal.
Secara kasatmata pekerjaan mungkin terlihat selesai dan limbah tampak sudah terurai.
Namun jika ada komponen penting yang sengaja dikurangi, efektivitas pemulihan lingkungan bisa terganggu.
"Bila itu terjadi pada lahan yang sangat luas, kerugiannya tidak hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap kelestarian ekosistem dalam jangka panjang," ujar Elviriadi. ***