Temuan itu menjadi salah satu alasan mengapa usulan proyek pengadaan sewa perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk 27.000 SPPG pada tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp3,32 triliun akhirnya tidak memperoleh persetujuan.
Bagi Agustinus, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan di BGN tidak dapat dipandang sebagai sekadar isu atau spekulasi.
Apalagi, hasil reviu Inspektorat telah tersedia jauh sebelum kasus dugaan korupsi di lembaga tersebut menjadi perhatian publik secara luas.
Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan di lingkungan BGN menjadi langkah penting untuk memastikan program strategis nasional itu tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, bukan menjadi sumber pemborosan anggaran negara.
"Yang harus dijaga adalah agar setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat," kata Agustinus. ***