Ia menilai ketergantungan pada model pembangunan ekstraktif, baik tambang maupun ekspansi perkebunan, telah mempercepat degradasi lingkungan dan meminggirkan masyarakat lokal.
WALHI mendorong pemerintah mengalihkan arah pembangunan ke ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti agroforestri, pariwisata alam dan budaya berbasis komunitas, pengolahan hasil hutan non-kayu, serta pertanian dan perikanan air tawar.
“Jika tidak ada perubahan arah, yang tertinggal hanyalah lubang tambang, sungai tercemar, dan banjir tahunan. Warisan itulah yang akan diterima generasi berikutnya,” ujar Kunni.
Di tengah kebijakan yang dikebut, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah WPR akan menjadi jalan keluar dari kekacauan tambang emas di DAS Kuantan, atau justru menormalisasi kerusakan yang selama ini dianggap masalah?
WALHI memilih sikap waspada. Sungai Kuantan, bagi mereka, terlalu mahal untuk dijadikan eksperimen kebijakan. ***