Namun, janji perusahaan milik konglomerat Martias Fangiono dan Ciliandra Fangiono itu tak pernah tuntas.
Delapan tahun berselang, kebun plasma tak kunjung ada. Kompensasi pun macet.
Warga yang tergabung dalam Koperasi Siabu Maju Bersama akhirnya mengambil jalan keras: menutup akses pabrik dan menghentikan roda distribusi perusahaan.
Praktisi hukum Alhendri Tandjung, SH, MH, menilai kebuntuan konflik ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
“Konflik plasma sawit hampir selalu berulang. Perusahaan bisa saja memanfaatkan kelonggaran pemerintah untuk menunda kewajiban. Akhirnya masyarakat yang dirugikan memilih aksi jalanan,” ujarnya
Sementara itu, Ketua Umum DPN Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR), Jackson Sihombing, menilai kasus PT Ciliandra Perkasa hanyalah satu dari banyak contoh masalah struktural plasma di Riau.
“Polanya hampir sama: janji kebun plasma tidak dipenuhi, kompensasi macet, lalu konflik meletus. Ini soal akuntabilitas korporasi yang lemah dan negara yang sering absen,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Ciliandra Perkasa belum memberikan tanggapan.
Blokade di Siabu memperlihatkan pola lama: konflik agraria yang diwariskan dari masa ke masa, tersumbat janji yang tak ditepati, dan kini berubah menjadi kerugian miliaran rupiah yang mengintai salah satu raksasa sawit negeri ini. ***