“Anak-anak muda Riau itu cerdas, punya nyali, tapi tak punya panggung. Saya ingin mereka jadi bintang keadilan, bukan sekadar penonton.”
Di luar ruangan itu, Kapitra juga bertemu kembali dengan sejumlah tokoh lama.
Para sesepuh yang pernah bersamanya dalam Tim 8 — yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Riau Merdeka — menyambut rencananya.
Bagi Kapitra, ini adalah napas baru dari gerakan lama.
Kritik Terbuka pada Penguasa
Diskusi siang itu juga menjadi panggung kritik Kapitra terhadap pemerintah daerah yang menurutnya kehilangan marwah.
Ia menyentil defisit anggaran yang berulang kali dikeluhkan Gubernur Riau, namun tak kunjung tuntas.
“Kalau pemerintahnya punya wibawa, panggil saja para taipan itu. Mereka semua kaya karena Riau. Suruh kontribusi. Kalau tak mau, bekukan izinnya,” kata Kapitra.
Ia mengutip kembali prinsip dasar demokrasi yang menurutnya telah bergeser: rakyat yang seharusnya berdaulat kini justru diperintah.
“Negara ini demokratis, tapi penguasanya feodal.”
Dari LKBH ke Riau Merdeka
Kapitra memulai kiprahnya di bidang hukum pada 1985 saat kuliah, kemudian 1987 menjabat Wakil Direktur LKBH Permahi Jaya di Jakarta.
Lalu tahun 1989, ia bergabung di kantor hukum Muchtar Luthfi & Associates.
Namun tanah Riau tak pernah ia lupakan.
Dari tanah inilah ia mendirikan M. Kapitra Ampera & Associates, sekaligus memelopori suara perlawanan dari balik toga.