JAKARTA, RIAUSATU.COM — Klausul ekonomi digital dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu mengingatkan adanya risiko terhadap kedaulatan data nasional serta keberlangsungan industri pers jika ketentuan tersebut tidak dihitung secara cermat.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Jumat (27/2/2026), Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang menegaskan, pembahasan klausul digital tidak semata persoalan perdagangan, melainkan menyangkut kedaulatan informasi dan ekonomi nasional.
PWI menilai arus dominasi platform digital global dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi struktur industri media dalam negeri.
Sekitar 70–80 persen belanja iklan digital nasional disebut mengalir ke platform global, sehingga mempersempit ruang pertumbuhan media nasional.
Menurut PWI, apabila komitmen internasional membatasi ruang regulasi nasional tanpa mempertimbangkan kondisi domestik, dampaknya dapat mempercepat pelemahan industri pers dan pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi.
Minta Kajian Menyeluruh
PWI mendorong pemerintah menyusun kalkulasi dampak secara komprehensif sebelum menyepakati ketentuan digital dalam perjanjian tersebut.
Kajian itu dinilai perlu mencakup aspek ekonomi, fiskal, sosial, hingga tata kelola data.
Secara ekonomi, pemerintah diminta memetakan dampak terhadap industri media dan sektor terkait.
Dari sisi fiskal, perlu dihitung potensi kehilangan penerimaan negara.
Sementara dari aspek sosial, PWI mengingatkan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kualitas jurnalisme apabila tekanan terhadap media nasional kian besar.
Selain itu, implikasi terhadap kedaulatan dan pengelolaan data nasional juga dinilai krusial.
PWI menyatakan siap berkontribusi menyediakan data dan analisis sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
Fenomena Global
