PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Terkait ulah salah seorang oknum komisioner berinisial RS yang kini tersangkut utang dengan banyak orang dan jarang di tempat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau mendapat sorotan dari Forum Pemantau dan Pengawas Lembaga Penyiaran (FPPLP).
Kritik pedas disampaikan Ketua FPPLP Riau, Eka Saputra kepada media ini, Senin (30/1/2023). Dirinya bahkan meminta kepada Komisi I DPRD Riau untuk mengevaluasi kinerja seluruh anggota komisioner di KPID.
Eka sangat menyayangkan munculnya pemberitaan terkait adanya oknum komisioner KPID terbelit utang piutang dan mangkir dari tugas. Sementara mereka ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Soal utang piutang itu urusan pribadinya lah. Tapi kalau dirinya tak masuk alias mangkir dari tugas, itu patut dipertanyakan. Mereka dipilih bukan untuk duduk-duduk manis saja, apalagi sampai tak masuk-masuk. Ada beban tugas yang harus mereka selesaikan dan pertanggungjawabkan," tukas Eka.
Sebagai lembaga yang didanai oleh APBD, KPID menurutnya bisa melakukan banyak kegiatan.
"Jangankan kegiatan, mengurus satu anggota yang tak datang-datang saja tak beres. Untuk itu kita meminta KPID bisa menyelesaikan masalah internal yang bisa mencoreng nama lembaga. Kita juga minta komisi I untuk memgevaluasi kinerja semua komisioner KPID, khususnya oknum komisioner RS. Jangan kerja itu masuk saat DL dan terima gaji saja," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, oknum Komisioner KPID Riau Periode 2021-2024 berinisial RS terlilit utang. Tak hanya satu dua orang yang menjadi korban, tapi banyak korban. Parahnya, si oknum sulit untuk dijumpai atau dihubungi.
Dari informasi yang berhasil dirangkum di lapangan, tidak hanya sulit dihubungi saja, RS juga susah dijumpai karena jarang masuk kantor alias mangkir dari tugas.
Salah seorang komisioner menyebutkan, sudah banyak korban yang datang, bahkan orang dalam sendiri ada yang jadi korban. Dia juga menyebutkan, kehadiran RS bisa dihitung jari. Dia muncul ketika ada Dinas Luar (DL) dan terima gaji saja.
Sementara, Ketua KPID Riau Falzan Surahman menyatakan kalau persoalan ini sudah pernah disampaikan secara lisan kepada dewan. Hal ini dikatakan Falzan ketika kunjungan komisi I DPRD Riau ke KPU beberapa waktu lalu. Namun laporan secara tertulis belum dilakukan.(rls)
