JAKARTA, RIAUSATU.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengaku pihaknya akan fokus menangani pemerataan ASN (aparatur sipil negara) di luar Pulau Jawa.
Selama ini, menurut Menpan RB, ASN telah banyak diterima untuk lokasi luar Pulau Jawa, tetapi mereka justru minta dipindahkan ke wilayah Pulau Jawa. Dengan mereka pindah ke Pulau Jawa itu, formasi ASN di daerah-daerah kembali kosong.
"Pemerataan ini kita siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kita kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang, dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa, supaya mengabdi dulu di desa-desa itu," ujar Menpan RB menerangkan, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Menurut Menpan RB, formasi ASN di daerah-daerah luar Pulau Jawa selalu diadakan setiap tahun, tetapi ternyata pemerataan tidak pernah tercapai.
"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM, tapi pemerataan," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu. Jika dibiarkan terus terjadi, daerah-daerah luar Indonesia tidak akan memiliki layanan kesehatan dan pendidikan yang bagus.
"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, Menpan RB akan menerapkan sistem penguncian lokasi ASN, terutama mereka lolos formasi di luar Pulau Jawa.
Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ASN yang hanya menjadikan daerah-daerah luar Pulau Jawa sebagai tempat sementara untuk mendapatkan formasi.
Dalam contohnya, para pendaftar ASN dengan lokasi di Papua, maka 80 persen berada di daerah itu. "Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," ujarnya memungkaskan.***