PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Puluhan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP- SPSI) Riau, Rabu (1/6/2016), menggelar aksi demo di Gedung DPRD Riau. Mereka menuntut dibuatkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pekerja.

"Dulu jaminan kesehatan ditanggung semua oleh perusahaan, namun karena kebijakan pemerintah untuk ikut BPJS yang mana pelayanannya sangat buruk, akibatnya banyak biaya yang harus kami keluarkan, kami meminta ini untuk dibuat semacam Perda," kata AH Dalimunte, Ketua FSPPP- SPSI Riau saat diterima Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Dengan adanya Perda ini nantinya, maka pelayanan kesehatan bagi para pekerja bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, masalah kamar yang sering tidak ada di rumah sakit saat berobat menggunakan kartu BPJS, bisa teratasi.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah Provinsi Riau agar segera membangun rumah sakit yang baru khusus untuk para pekerja. Jika tidak yang baru, pihaknya menyarankan agar Rumah Sakit Petala Bumi kembali diperuntukkan untuk para pekerja.

"Rumah sakit Petala Bumi kan dibagun oleh Jamsostek dengan menggunakan dana para pekerja. Seharusnya pemerintah memberikan rumah sakit khusus untuk para pekerja, bukan untuk pemerintah," jelasnya.

Sementara itu Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau yang menyambut massa aksi mengatakan, permintaan yang disampaikan bakal ditindaklanjuti oleh DPRD Riau. Apalagi berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

"Pelayanan BPJS yang katanya sangat buruk, sehingga perlu pembenahan, saya sepakat untuk ditindaklanjuti. Lagipun tidak ada satu alasan apapun bagi pihak rumah sakit untuk menolak pasien," tegasnya.

Kemudian sebutnya, untuk permintaan Rumah Sakit Petala Bumi dikembalikan untuk para pekerja, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah intansi terkait guna membicarakan hal ini. (rs2)