TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Guna melakukan pengawasan, kembali Komisi I DPRD Inhil mengundang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah (BPMPD) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Pemanggilan itu terkait meminta keterangan terhadap BPMPD atas sejumlah desa yang sampai saat ini masih belum menyelesaikan APBDes tahun anggaran 2016. Padahal seharusnya hal itu telah selesai sebelum tahun berkenaan.

''Banyak hal-hal yang harus kami diskusikan selain itu. Seperti, efektivitas tenaga pendampingan mulai dari desa hingga kabupaten,'' kata Ketua Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said, Rabu (27/7).

Secara lembaga, DPRD sangat menginginkan agar fungsi dan peran pendampingan itu berjalan dengan baik dan benar. Out put dari semua itu desa akan nyaman dan lancar dalam proses pelaksanaan pembangunan.

''Kembalikan fungsi-fungsi tersebut, baru tahapan selanjutnya akan berjalan sesuai ketentuan. Kita tak mau lagi ada dengar pendampingan macet sehingga berdampak terhadap pembangunan,'' tegasnya, sebagaimana dilansir riaupos.co.

Mengenai tunjangan atau honorarium, lanjut Politisi Partai Golkar itu tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi. Sebab, pihaknya bersama-sama pemerintah telah menaikan honor agar menjadi motivasi bagi tenaga pendampingan.

''Coba jelaskan, apa lagi persoalan. Honor sudah kami tingkatkan. Jadi tak ada lagi alasan pendampingan macet dan sebagainnya,'' tukas Yusuf.

Kemudian terkait persoalan masih terdapat sejumlah desa yang belum menyelesaikan SPJ tahun sebelumnya, dikatakan Yusuf itu mungkin hanya kesalahan kecil atau tidak menguasainya desa akan petunjuk dan pedoman pengelolaan keuangan negera.

''Saya pikir kalau memang yang bersangkutan taat akan petunjuk dan pedoman pengelolaan keuangan yang disarankan BPKP, pembuatan SPJ akan mudah. Tapi kalau tak paham inilah yang bisa bermasalah,'' imbuhnya. (dri)