TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM-Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengatur regulasi harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Hal ini dalam upaya menyelamatkan para petani kelapa terutama, yang kian hari semakin terperosok akibat harga yang semakin jatuh.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Edi Gunawan, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyelesaian permasalahan ekspor dan impor, yakni rencana pengaturan tata niaga ekspor kelapa bulat.

''Harga kelapa kian hari semakin terperosok, untuk itu Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengatur regulasi harga kelapa ini,'' sebut Edi, sebagaimana dilansir halloriau.com.

Kegiatan ini digelar Disperindag Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri-Kementerian Perdagangan RI, disalah satu hotel di Kota Pekanbaru, baru-baru ini.

Dikatakan pria disapa Asun ini, sesaui kenyataan di lapangan, seluruh pihak terkait hendaknya memperhatikan berbagai turunan dari kelapa itu sendiri, sehingga ada nilai tambah bagi petani kelapa di Negeri Seribu Parit.

''Banyak yang bisa dimanfaatkan dari kelapa, itu juga harus diperhitungkan,'' tutur Asun.

Di samping itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, petani kelapa sanat butuh harga juga kelapa yang memadai, karena pendapatan dari penjualan kelapa tersebut dapat digunakan untuk melakukan peremajaan kebun kelapa mereka.

''Maka dari itu, diharapkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa mengatur regulasi harga kelapa,'' imbuh dia.

Sebelumnya, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil, Rudiansyah, mewakili Bupati Inhil, HM Wardan, pada acara yang sama, mengatakan harga kelapa yang tidak stabil dan cenderung lebih sering murah itu, membuat petani tidak lagi mampu merawat kebun kelapa mereka dari ancaman hama dan intrusi air laut.

''Kondisi kepala di Inhil saat ini sudah sangat jauh dari harapan. Pasalnya pada tahun 1970 merupakan primadona bagi masyarakat. Salah satu faktor kelapa tidak lagi menjadi primadona adalah harga kelapa yang tidak stabil,'' jelas Rudiansyah.

Dijelaskan Rudiansyah, banyak kebun kelapa rusak, dan hasil dari kebun kelapa juga tidak memadai. ''Kami dari Pemkab Inhil berharap dengan adanya FGD ini bisa membawa perubahan nantinya ke arah yang lebih baik,'' jelas Rudiansyah. (dri)