JAKARTA, RIAUSATU.COM-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai pemerintah menelantarkan kesejahteraan masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Sebab, pemerintah justru menekan belanja fungsi belanja fungsi (mandatory spending) untuk masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pelayanan umum.

Menurut Manager Advokasi Fitra, Apung Widadi, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk fungsi pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan dalam RAPBN 2016 dinilai lebih rendah di bandingkan APBN 2016.

''Dalam RAPBNP tahun 2016 alokasi untuk kesehatan diperkirakan hanya Rp 65,81 triliun berarti lebih rendah Rp 1,39 triliun dari APBN 2016 yang sebesar Rp 67,21 triliun. Ini berarti lebih rendah 2,1 persen,'' ungkap Apung di Kantornya, Jakarta, Senin (27/6), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Sedangkan, alokasi untuk pendidikan dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 139,5 triliun lebih rendah 7,0 persen di bandingkan APBN 2016 sebesar Rp 150 triliun. Alokasi untuk fungsi pelindungan sosial dalam RAPBN-P 2016 sebesar Rp 148,2 triliun lebih rendah 6,2 persen dari alokasi dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp 158,1 triliun.

Opung menyayangkan dana untuk kesehatan dan pendidikan malah dialokasikan untuk peningkatan belanja pada 20 kementerian misalnya kementerian pertahanan. ''Kementerian pertahanan dapat tambahan Rp 6,6 triliun yang konon katanya untuk membeli satelit dan tambahan Rp 5,6 triliun untuk kepolisian,'' ujarnya. (dri)