JAKARTA, RIAUSATU.COM-Meski banyak menuai pujian, tetap saja ada suara-suara sumbang atas pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sasaran kritik rata-rata karena Tito masih terlalu junior untuk menjadi Tribata-1.
Misalnya saja, Indonesia Police Watch (IPW) yang menilai keputusan Jokowi tersebut merusak sistem kaderisasi dalam kepolisian.
''Mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Tapi dalam hal ini seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian,'' kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Rabu (15/6).
Artinya, kata Neta, kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. ''Masih ada 5 angkatan di atasnya dan pensiunnya masih sangat panjang sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri,'' ujarnya.
Menurut Neta, masih banyak senior yang jauh di atas Tito, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri.
''Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong Tito untuk menjadi Kapolri. Kalau pun Tito menjadi Kapolri dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya,'' tandasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menganggap Tito Karnavian dipilih sebagai calon Kapolri karena dia berjasa pada Presiden Jokowi. Tito dianggap mampu membuat Papua memilih Jokowi pada momentum Pilpres 2014 lalu.
Saat itu Tito menjadi Kapolda Papua dari 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014. Kemudian dia menjadi Asrena Polri lalu Kapolda Metro Jaya.
''Dalam hal ini Tito, kepala BNPT, Tito ini memang sukses di Papua. Jokowi kan menang mutlak di Papua itu. Bahkan dari info yang kita peroleh di sana. Suaranya sudah ada sebelum Pemilu itu. Tito ini memang punya prestasi hebat dalam hal pencalonan Jokowi dulu itu,'' kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Anggota komisi III DPR ini juga sudah menduga jika yang diusulkan Jokowi pada akhirnya Tito. Namun dia mengingatkan bahwa Tito melompati beberapa senior angkatannya di Polri.
''Empat letting seniornya dan itu tidak biasa dalam etika pengangkatan kepolisian. Nanti laporan itu agak kurang ditanggapi sama yang senior-senior itu. Ini Bukan tidak mentaati hukum dan keputusan yah. Tapi penghormatan terhadap letting di kepolisian itu tinggi loh yah,'' tuturnya.
''Saya khawatir akan ada persoalan di tubuh kepolisian. Bukan tidak setuju loh yah. Hanya khawatir,'' terangnya.
Syafi'i mengungkit terkait Jokowi yang dulu sempat mengusulkan agar Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri ke DPR. Namun setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan, Budi diganjal KPK.
''Karena disinyalir rekening gendut itu kan. Sekarang mana? Omongan KPK enggak terbukti. Dia tidak apa-apa kan? Aman-aman saja. Tapi tiba-tiba dimasukkan nama baru ini kan semacam ketidakpercayaan Jokowi terhadap Budi Gunawan yah,'' pungkasnya. (dri)