JAKARTA, RIAUSATU.COM-Wacana perombakan (reshuffle) di jajaran kursi Menteri Ekomoni kian santer terdengar. Belakangan, nama Sudirman Said menjadi sorotan dan terancam dicopot dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Koordinator Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) Zul Haris menilai, pencopotan Sudirman sebagai Menteri ESDM bukan tanpa sebab. Berbagai kebijakan sampai tindakannya memang terindikasi bahwa Sudirman memang cukup layak digantikan.

Zul menilai Sudirman Said sering menyampaikan hal-hal kontroversial tanpa menyinggung pokok persoalan sesungguhnya di bidang energi dan sumber daya mineral. Contohnya saja,kondisi investasi sektor hulu migas yang anjlok dan pengelolaan soal hilirisasi tambang yang tidak tuntas.

''Kondisinya memprihatinkan. Coba lihat Direktorat-Direktorat Jenderal KESDM tanpa arahan apapun dari yang bersangkutan,'' ujar Haris, Senin (10/8/2015), sebagaimana dilansir inilah.com.

Bahkan, kata dia, Sudirman tidak melibatkan unit teknis di Ditjen dalam proses pembuatan keputusan dan hanya mengandalkan pejabat non-struktural di lingkungannya, seperti Widyawan Prawiraatmaja dan M Said Didu. ''Akibatnya, pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Ditjen mengalami demotivasi karena sering dicap sebagai pelaku korupsi dan tidak bisa bekerja,'' katanya.

Saat ini kandidat yang mengemuka menggantikan Sudirman Said, yaitu Kuntoro Mangkusubroto dan Dwi Soetjipto.Nama Kuntoro sangat terkenal di dunia migas dan pemerintahan, yakni pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di era Presiden Soeharto dan posisi strategis di era Presiden SBY.

Sedangkan Dwi Soetjipto merupakan eksekutif sukses Indonesia. Setelah berhasil melakukan konsolidasi industri semen nasional dengan operasi pabrik terbesar di Asia Tenggara, Dwi Soetjiptio yang kini menjabat Direktur Utama PT Pertamina dianggap berhasil melakukan pembenahan di BUMN terbesar tersebut.

Beredar kabar posisi Sudirman Said memiliki beberapa nilai minus. Bahkan memperoleh rapor merah dari hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Presiden Jokowi-JK serta kerap menyulut berbagai polemik publik juga menjadi catatan negatif. (dri)