PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Terungkapnya dugaan gratifikasi mobil dinas (mobdin) kepada wakil rakyat yang dilakukan Gubernur Riau non aktif Annas Maamun justru semakin memantapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk menata aset.

Malam tadi, Plt Gubri langsung memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indrawati Nasution untuk agar kembali memperketat pengawasan terhadap aset baik yang bergerak mau pun tidak. Khusus untuk mobdin, mantan anggota DPR RI ini juga meminta agar semua mobdin tidak boleh digunakan melebihi kebutuhannya.

''Tadi malam saya minta ke BPKAD supaya aset yang kita usulkan itu aset-aset yang kita usulkan yang kita beli harus disesuaikan penggunaannya sesuia dengan kebutuhan,'' kata Plt Gubri yang biasa disapa Andi, Jumat (7/8/15).

Ditegaskannya, apa yang sudah diintruksikannya kepada kepala BPKAD tersebut harus didukung oleh semua pihak, tidak ada yang main-main. Bahkan Andi mengaku juga agar BPKAD kembali melakukan penataan ulang siapa saja pejabat yang dan sudah mendapatkan mobdin.

Pasalnya, hingga saat ini ternyata masih ada diantara pejabat yang belum mendapatkan mobdin atau atau pun berstatus pinjam pakai. Pada hal mobdin tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan.

''Saya menghimbau semua mendukung penataan aset. Semua SKPD harus mau menertibkan aset. Dan BPKP pun menyarankan seperti itu, apalagi KPK. Baik aset bergerak maupun tidak. Ini memang prioritas kita,'' katanya, dilansir riauterkini.com. (dri)