PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Salah satunya mobil dinas yang saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah yang terdata sebagai aset.

''Ini prioritas, apa yang dilakukan KPK sangat kita dukung. Karena BPK sudah lebih awal mengimbau itu," kata Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada GoRiau.com, Jumat (7/8/2015) di Pekanbaru.

Dirinya mengakui bahwa sejauh ini, aset Pemprov Riau belum tertata dengan baik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau sudah diminta untuk menginventarisir.

''Gimana kita buat neraca provinsi, aset saja tak jelas. Padahal untuk kepentingan ke depan dengan sistem transparansi, aset itu harus jelas,'' tegas tokoh politik yang akrab dipanggil Andi Rachman ini.

''Intinya, penertiban aset menjadi prioritas. Saya sudah suruh BPKAD Riau untuk menginventarisir berapa total dan jumlah aset yang kita miliki,'' imbuh Andi.

KPK tengah menyoroti aset Pemprov Riau berupa mobil dinas. Diduga mobil-mobil tersebut 'dihadiahkan' oleh Gubernur Riau Non Aktif Annas Maamun untuk percepatan pengesahan APBD Riau Tahun 2015. Di sisi lain, ada juga beberapa pejabat yang diduga menguasai sejumlah mobil dinas melebihi aturan kepemilikannya. (dri)