JAKARTA, RIAUSATU.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto angkat bicara soal kasus Kilang Pertamina Dumai yang meledak pada Sabtu 1 April 2023 lalu. Ia menyoroti pejabat Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Menurut Mulyanto, penggantian Komutdan Dirut Pertamina bisa dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai buntut insiden tersebut, hal itu disampaikannya pada Senin 3 April 2023, dilansir dari laman DPR.
“Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali,” kata Mulyanto.
“Karena itu, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, aya berharap Presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” ujarnya, dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Terkait kasus Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai itu, Mulyanto menyebut hendaknya Jokowi peka terhadap insiden ledakan yang terjadi di objek vital negara tersebut. Politisi PKS itu mengeklaim ada kekhawatiran pasokan BBM akan terganggu menjelang Lebaran 2023.
DPR minta Jokowi cari sosok tepat pengganti Komut dan Dirutsaat ini
Mulyanto menyatakan hendaknya Presiden menempatkan orang yang mengerti alur kerja Pertamina untuk menggantikan Komut dan Dirut saat ini sebagai buntut meledaknya Kilang Pertamina Dumai tersebut.
Selain itu, pria 59 tahun itu menyebut hendaknya pejabat Komut dan Dirut nanti harus bisa berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam menjaga kilang minyak tersebut.
Saran pakar soal meledaknya Kilang Pertamina Dumai
Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan dan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Prof. Dra. Fatma Lestari menyebut sejumlah langkah yang bisa dilakukan menyangkut insiden yang melukai lima pekerja tersebut.
Adapun di antara langkah-langkah tersebut berupa melakukan investigasi menyeluruh, mengungkap kepada publik agar tidak ada kejadian serupa, dan mengaudit secara menyeluruh.
"Pelaksanaan audit internal sendiri dapat dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari setiap enam bulan sampai satu tahun sekali," katanya pada Senin 3 April 2023, seperti dilaporkan Antara.
Adapun langkah keempat dan kelima adalah mengkaji risiko secara mendalam, lalu memastikan keandalan sistem dan instalasinya.***