CILACAP, RIAUSATU.COM – Dugaan keberadaan 100 titik fiktif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mencuat ke publik setelah tim investigasi menemukan sejumlah lokasi yang terdaftar sebagai SPPG ternyata tidak memiliki bangunan maupun fasilitas operasional.
Yang mengejutkan, sebagian titik tersebut disebut berada di kawasan hutan, area persawahan, hingga tanah pemakaman.
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai validitas data titik SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten Cilacap pun bergerak melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak disusupi data bermasalah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa temuan tersebut diperoleh setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan penelusuran terhadap ratusan titik SPPG yang terdaftar di Kabupaten Cilacap.
“Jadi, kemarin dari tim investigasi dan korwil sudah mengadakan rapat bersama. Ternyata sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik SPPG di Kabupaten Cilacap,” kata Ammy kepada awak media di Alun-alun Cilacap, pada Senin, 22 Juni 2026.
Namun, hasil pengecekan lapangan menunjukkan tidak semua titik yang terdaftar benar-benar ada.
Dari sekitar 300 titik yang tercatat, sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun sarana pendukung yang dapat digunakan untuk menjalankan pelayanan program MBG.
“Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk BGN pusat, titik itu tidak ada bangunan apa pun,” ujar Ammy.
Ia menambahkan, tim investigasi menemukan sejumlah lokasi yang terdaftar sebagai titik SPPG berada di tempat yang tidak lazim untuk fasilitas pelayanan publik.
Beberapa di antaranya berada di tengah kawasan hutan, lahan persawahan, bahkan area pemakaman.
“Ada yang di tengah hutan, di tengah sawah, ada di tengah kuburan. Nah, jadi isu jual beli titik kemudian titik-titik fiktif, ini yang harus kita benahi,” katanya.
Menurut Ammy, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini sedang dijalankan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai langkah penanganan, pemerintah daerah bersama tim investigasi memutuskan menutup sementara pendaftaran pembukaan titik SPPG baru di Kabupaten Cilacap.
Kebijakan itu diambil untuk memberi ruang bagi proses verifikasi dan pembersihan data.