Meski belum seluruhnya terkonfirmasi sebagai pelanggaran hukum, rangkaian isu tersebut dinilai memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga.
BERITA SEBELUMNYA: https://www.riausatu.com/peristiwa/42916983232/rp41-triliun-untuk-alat-makan-mbg-di-diy-satu-dapur-capai-rp279-miliar
Hari menegaskan bahwa evaluasi tidak cukup hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh kepemimpinan.
Ia mendorong Presiden untuk mengambil langkah tegas jika tidak terdapat perbaikan kinerja dalam waktu dekat.
“Jika basis penilaian hanya pada loyalitas tanpa indikator hasil kerja yang jelas, maka BGN berpotensi menjadi beban dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin BGN secara lebih profesional dan akuntabel.
Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai penting agar persoalan tidak berkembang lebih luas.
“Program MBG pada dasarnya sangat baik dan strategis. Namun, jika tidak dikelola dengan kepemimpinan yang tepat, program ini justru bisa mengalami distorsi dalam pelaksanaannya,” kata Hari.
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan agar program prioritas nasional tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Hingga berita ini diposting, belum ada upaya konfirmasi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana terkait desakan Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, tersebut di atas. ***