JAKARTA RIAUSATU.COM — Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch mengajukan uji materi terkait pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Undang-Undang APBN ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam permohonan tersebut, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut anggaran program MBG berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi keluarga miskin jika disalurkan secara langsung.
Peneliti CELIOS, Dr. Media Wahyudi Askar, mengatakan anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat miskin.
Pernyataan itu disampaikan Media Wahyudi Askar pada Selasa, 10 Maret 2026, ketika Koalisi MBG Watch mendaftarkan permohonan uji materi terkait pengelolaan anggaran program tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Media, secara teoritis anggaran sebesar Rp335 triliun dapat memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar apabila dialokasikan secara langsung kepada masyarakat miskin.
Ia menjelaskan, jika dana tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 287,18 juta jiwa pada 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), maka setiap orang secara rata-rata dapat menerima sekitar Rp361.000 per bulan.
Namun, apabila anggaran tersebut difokuskan hanya kepada kelompok masyarakat miskin, manfaat yang diterima dinilai akan jauh lebih besar.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau sekitar 8,25 persen dari total populasi.
“Jika anggaran Rp335 triliun itu dibagikan kepada keluarga miskin, secara hitungan kasar satu keluarga bisa menerima sekitar Rp66 juta per tahun atau sekitar Rp5,2 juta per bulan,” kata Media.
Ia menilai realisasi manfaat yang dirasakan masyarakat saat ini masih jauh dari potensi tersebut.
Dalam implementasi program MBG, menurutnya, keluarga miskin hanya merasakan manfaat sekitar Rp200.000 per bulan melalui penyediaan makanan bagi anak-anak di sekolah.
Media menambahkan, sebagian besar anggaran program tersebut terserap pada berbagai komponen operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi logistik, hingga pengelolaan dapur program.
Ia juga menyoroti adanya insentif sekitar Rp6 juta per bulan untuk setiap dapur program MBG yang dinilai lebih menyerupai dukungan anggaran kepada pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Jika anggaran publik sebesar ini tidak benar-benar sampai kepada masyarakat kecil, maka perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya menerima manfaat terbesar dari program tersebut,” ujarnya.