Sementara itu, akun Anca Landau memberi komentar singkat,
“Ide yang bagus.”
Nada kritis datang dari akun GrayLemur6, yang menilai wacana penghentian aktivitas perusahaan sebagai gagasan tanpa perhitungan ekonomi.
“Bicara songong skli, kau kira g perusahaan klu g produksi lantas drmana dia mau bayar karyawannya, pemasukan ke negara g ada, kau kira slama ini Luwu APBD 2t pertahun cm dapat dr pajak hotel dan lain2 bicara tnpa ilmu kyak orang dungu,” tulisnya.
Komentar tersebut kembali dibalas oleh Andi Irsal Ilyas dengan pertanyaan balik.
“takut yah ?, lalu pertanyaannya sekarang apa ruginya kalau tanah luwu jadi propensi, kenapa ditahan ??????”
Komentar lain datang dari akun Muhammad Syafaad Ubba, yang menyebut isu lockdown perusahaan sebagai hoaks dan justru mengusulkan langkah berbeda.
“Berita hoax, yg harusnya kamu tulis itu, adalah semua birokrasi di lockdown biar roda pemerintahan tidak berjalan dan cepat pastinya di realisasikan pembentukan Luwu Raya..”
Akun Apu Kam Egen kembali mengingatkan aspek strategis perusahaan tambang.
“Masyrakat luwu raya jgn terpancing ajakan begini, paham ji kah kalo pt vale itu masuk objek vital nasional apatah lagi skrng ini pemilik saham mayoritas nya adalah MIND ID (BUMN). Namanya objek vital nasional, pengamanannya ndk main2, rawan untuk disusupi provokator yg justru ingin melemahkan perjuangan ini.”
Sementara akun Irwan Kamaruddin menilai langkah yang lebih tepat adalah tekanan terhadap birokrasi pemerintahan.
“Lebih Cocok klu birokrasi Pemerintahan yg Lockdown di Luwu Raya, dampakx sangat Signifikan, utk disorot Pemerintah Pusat...”
Hingga kini, perdebatan terkait strategi perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya masih terus bergulir di ruang digital. Wacana “lockdown” perusahaan besar memunculkan garis tegas antara semangat perjuangan dan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi, ketenagakerjaan, serta stabilitas objek vital nasional.***