Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengonfirmasi bahwa skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih dalam tahap pembahasan.
Seusai bertemu dengan Dirut BPJS Kesehatan pada 16 Oktober 2025, Cak Imin menyebut proses administrasi kebijakan sedang berjalan dan ditargetkan selesai sebelum akhir November. "Nanti, nanti kita atur, masih belum tuntas (dibahas),” kata Cak Imin.
Ia menambahkan, pembahasan dilakukan bersama berbagai pihak agar implementasinya tepat sasaran.
Ali Ghufron juga menegaskan bahwa penghapusan tunggakan akan difokuskan bagi masyarakat miskin, terutama dari kalangan sektor informal dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibayari oleh pemerintah daerah.
"Paling tidak, sektor informal kan ada kesulitan. Terus sudah masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), masih utang kan? Masih ditagih terus,” katanya.
Ia menambahkan, nilai tunggakan yang akan dihapus mencapai sekitar Rp7,6 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih diverifikasi.
"Nominalnya ya Rp7,6 triliun plus tunggakan yang lain,” ujar Ali.***