"Dalam konstitusi disebutkan informasi adalah hak asasi. Sehingga yang kita lakukan ini adalah pemenuhan kita terhadap konstitusi negara, tepatnya pasal IV ayat 2 huruf C dalam UU No. 14/2008 tentang Informasi Publik," katanya.
Buku IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) 2023 dan UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) Versi Braille & Audio Book menarik karena menjadi pemantik terwujudnya acces for all.
"Dalam konstitusi disebutkan informasi adalah hak asasi. Sehingga yang kita lakukan ini adalah pemenuhan kita terhadap konstitusi negara, tepatnya pasal IV ayat 2 huruf C dalam UU No. 14/2008 tentang Informasi Publik," katanya.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha, Komisioner KI , Gede Narayana, Syawaludin, Samrotunnajah Ismail, dan Handoko Agung Saputro. Hadir juga Ketua Bawaslu RI, Rachmat Bagja, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Sekretaris Kemenpora dan sejumlah Kementrian lainnya.***