PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus melanda Pekanbaru.
Melihat kabut asap di Riau yang tak kunjung hilang, puluhan ribu mahasiswa pun pada Selasa (18/9/2019) melakukan orasinya di kantor Gubernur Riau dan Polda Riau, dimana dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di Polda Riau sempat terjadi ricuh dengan personel Polda Riau yang melakukan pengamanan di depan gerbang Mapolda Riau.
Mahasiswa menilai bahwa dalam penegakan hukum belum ada dari pihak korporasi yang ditangkap, melainkan banyak dari masyarakat dan juga mahasiswa minta aparat penegak hukum menangkap otak pelaku pembakar hutan dan lahan.
Kordum UIN SUSKA Riau, Rizki Lumban Tobing, kepada awak media sebelumnya menyebutkan, sebulan lebih kabut asap melanda beberapa Provinsi di Kalimantan dan Sumatera.
"Ini bukan ultimatum lagi, ini bagian dari janji Jokowi. Karena Kapolda terbukti tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah karhutla. Disini sudah menjadi janji Jokowi, kita tidak menagih janji Kapolda. Jokowi sebagai Kepala Negara wajib menepati janjinya untuk mencopot pangkat Kapolda. Jika tidak selesai juga, dalam bulan ini rencana kita akan aksi ke istana," tutupnya.
Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dr Dedi Prasetyo MHum MSi MM saat dikonfirmasi adanya 6 kapolda terancam dicopot jabatannya oleh Kapolri terkait karhutla salah satunya Kapolda Riau, Brigjen Dedi mengakui belum.
"Belum mas. Semua harus diaudit dan assesment dulu oleh tim Itwasum secara komprehensif," kata Karo Penmas menjawab riausatu.com, Rabu (18/9/2019) melalui pesan singkat Whatsapp.
Karo Penmas kepada riausatu.com juga membeberkan 6 Polda yakni Polda Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel dan Kalbar.
Saat ditanya riausatu.com mengenai keenam kapolda tersebut masuk dalam daftar pencopotan, Brigjen Dedi mengatakan bukan pencopotan.
"Bukan pencopotan to. Belum, kan masih diaudit," katanya.
Untuk proses waktu audit tersebut, Brigjen Dedi menyampaikan bahwa audit itu dari Itwasum.
"Nunggu dulu," terangnya.(fat)
