PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Ipda Iwan Siagian, mantan Plh Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi (Kuansing) terbukti tidak profesional dalam menjalan tugasnya.
Hakim Komisi Kode Etik Propam Polda Riau (KKEP) dalam putusan sidang etik, menjatuhkan sanksi administrasi berupa mutasi demosi selama 7 tahun.
Sanksi itu dijatuhkan, dikarenakan Iwan melakukan tangkap lepas terhadap anggota DPRD, Riko Nanda.
Kabid Propam Polda Riau, Kombes Johanes Setiawan, membenarkan vonis putusan sidang kode etik tersebut.
"Benar, untuk Iwan sudah vonis. Putusannya demosi 7 tahun," ujar Kombes Johanes Setiawan Selasa (11/10/2022).
Johanes menjelaskan, mantan Plh Kasat Narkoba Polres Kuasing itu demosi 7 tahun setelah menangkap dan melepas Riko Nanda, anggota DPRD Kuansing dari Partai Nasdem.
Setelah diamankan dan dari hasil tes urine, Riko Nanda dinyatakan negatif dari narkoba. Namun, setelah ditangani Polda Riau, Riko Nanda justru diketahui positif narkoba.
"Kalau terkait kasus narkobanya, ditangani oleh Direktorat Narkoba. Kita hanya etiknya saja," jelas Setiawan.
Ipda Iwan juga telah ditahan Propam Polda Riau, dia diduga melanggar prosedur saat menangkap kemudian melepas Riko Nanda dalam operasi penggerebekan pada 8 Agustus 2022 lalu.
Kasus ini berawal saat lpda Iwan bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuansing, menangkap dua pria di Kuantan Singingi, yang salah satunya anggota DPRD Kuantan Singingi Riko Nanda pada awal Agustus 2022 lalu karena diduga sedang mengkonsumsi narkoba.
Tapi, Riko Nanda justru dibebaskan setelah ditangkap. Saat itu polisi menyebut tidak mendapatkan bukti keterlibatan Riko dalam penyalahgunaan narkoba. Polres Kuansing juga menyatakan tes urine Riko hasilnya negatif.
Seiring berjalannya kasus, Bidang Propam Polda Riau memeriksa sejumlah saksi. Termasuk Iwan yang dinilai bertanggungjawab dan diduga kuat terjadi pelanggaran kode etik kepolisian. Bahkan, hasil tes urine Riko akhirnya positif. ***