JAKARTA, RIAUSATU.COM - Kementerian Haji dan Umrah RI yang baru dibentuk diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan persiapan Haji, termasuk dalam hal ini memenuhi timeline persiapan Haji yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaki Zakariya kepada Kompas.com melalui pesan teks, Selasa (9/9/2025).
"Banyak masalah teknis: catering, transportasi, pemondokan, bimbingan, kesehatan, perlindungan jemaah lansia. Dengan adanya Kementerian akan ada direktorat yang menangani lebih profesional," kata Zaki.
Tidak hanya itu, pihak Amphuri juga berharap dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, dapat membuat jamaah Indonesia bisa mendapatkan lokasi yang bagus di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Sebab, kata Zaki, prinsip penentuan lokasi bagi pemerintah Arab Saudi yaitu first come first serve, alias siapa yang datang duluan, bisa mengambil tempat duluan.
"Memenuhi kontrak ontime dan kontrak lokasi bisa tiga tahun. Mengupayakan kuota tambahan melalui Presiden dan Kementerian haji, agar antrean haji bisa diperpendek," sambungnya.
Serta, Zaki berharap Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan layanan optimal dan harga yang lebih murah.
"Sangat tepat sekali bapak Presiden membentuk Kementerian Haji & Umrah, karena penyelenggaraan haji memang perlu ditanganin secara serius, fokus dan integritas punya landasan khidmat untuk umat," katanya.
Hal ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa urusan penyelenggaraan Haji dan pelayanan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian khusus.
Apalagi, sambungnya, Indonesia secara resmi akan mendirikan Kampung Haji di Mekkah Arab Saudi. Sehingga, tentu memerlukan sebuah Kementerian yang secara khusus bisa fokus dan serius menanganinya.
"Amphuri menyambut baik dan mengapresiasi dibentuknya Kementerian Haji & Umrah, revisi RUU Haji di komisi 8 DPR RI sudah sepakat membentuk Kementerian Haji & Umrah yang disahkan di rapat paripurna DPR RI 26 Agustus dan 8 Sept 2025," katanya.
M. Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Nazar Simanjuntak dilantik sebagai menteri dan wakil menteri untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah.
"Ini akan menjadi catatan sejarah yang Indah bagi negara Indonesia yang pertama kali dalam sejarah membentuk Kementerian Haji & Umrah," katanya.***