Namun, hasil asesmen menunjukkan persoalan yang dihadapi PT Pos Indonesia jauh lebih kompleks dan membutuhkan transformasi yang lebih mendasar.
"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp atau perombakan yang menyeluruh dan fundamental," ujarnya.
Menurut Rohan, Daud berpandangan agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan kepemimpinan dengan keahlian yang lebih spesifik.
Danantara pun menghormati keputusan tersebut dan segera menyiapkan pimpinan baru untuk melanjutkan proses transformasi.
Sementara itu, Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, mengatakan pengunduran diri Daud dilakukan atas keinginan dan pertimbangan pribadi.
"PT Pos Indonesia (Persero) menghormati keputusan tersebut serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan selama memimpin perusahaan," kata Iwan.
Ia memastikan proses transisi kepemimpinan akan berlangsung sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh operasional dan layanan kepada masyarakat, kata dia, tetap berjalan normal selama masa transisi.
"Sebagai bagian dari Danantara, Perseroan tetap berkomitmen menjalankan amanah pemegang saham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat kinerja perusahaan, serta menjalankan program kerja strategis yang sedang berlangsung," ujarnya.
Kinerja Keuangan Tertekan
Audit yang dilakukan Danantara berlangsung di tengah penurunan kinerja keuangan PT Pos Indonesia sepanjang 2025.
Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,97 triliun atau turun sekitar 20 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5 triliun.
Capaian itu juga hanya memenuhi sekitar 63 persen dari target pendapatan sebesar Rp6,2 triliun.
Laba bersih perusahaan tercatat sekitar Rp306 miliar, jauh di bawah target Rp860 miliar yang ditetapkan sebelumnya.
Penurunan paling tajam terjadi pada sektor logistik.
Pendapatan bisnis ini merosot dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp600 miliar setelah berkurangnya penugasan distribusi bantuan sosial pemerintah sepanjang 2025.