Selain dugaan kartel harga, ia juga menyoroti potensi praktik monopsoni, yakni kondisi pasar yang hanya dikuasai oleh sedikit pembeli sehingga posisi tawar petani menjadi sangat lemah.
Menurutnya, hamparan perkebunan sawit swadaya seluas sekitar 44 ribu hektare yang membentang dari Kecamatan Sutera hingga Silaut praktis hanya bergantung kepada lima PKS tersebut sebagai pembeli utama hasil panen petani.
Novermal juga mempertanyakan transparansi penetapan rendemen dan dasar penghitungan potongan timbangan yang selama ini diterapkan perusahaan.
Ia meminta KPPU melakukan penelitian dan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa data rendemen, mekanisme sortasi, serta kemungkinan adanya koordinasi antarpelaku usaha dalam menentukan harga pembelian TBS.
"Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Yang kami perjuangkan adalah keadilan bagi petani. Jika memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi jika ada praktik yang merugikan petani, tentu harus dihentikan," katanya.***
