PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Salah satu yang sejak lama menjadi sorotan di Provinsi Riau adalah soal RTRW (rencana tata ruang wilayah) Provinsi. Banyak yang menilai RTRW itu tidak lagi relevan dengan dinamika pembangunan yang bergerak sangat cepat di daerah ini, tidak terkecuali Pekanbaru yang menyandang predikat sebagai ibukota Provinsi Riau.
Makanya, Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mendobrak Menteri Kehutanan RI. Walikota meminta Kemenhut melakukan revisi terhadap usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang dianggap tidak sesuai dengan usulan semula sehingga juga sehingga menghambat dan mengganggu kelansungan berbagai program pembangunan di Pekanbaru.
Firdaus menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan pelepasan seluas 2,7 juta hektare lahan, sementara izin yang dikeluarkan oleh dari Kementerian dan Kehutanan hanya 1.6 juta hektare.
''Saya pikir di sinilah titik awal persoalannya. Selisih angka luasan yang tidak sesuai akhirnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Juga berpengaruh kepada pembangunan kawasan perkotaan yang sedang digesa Pemko Pekanbaru seperti perkantoran Tenayanraya, jalan lingkar luar, jalan lingkar luar, sport center, terminal kargo serta sejumlah pembangunan strategis lainnya,'' ungkap Firdaus.
Sambil memperlihatkan peta tata ruang Provinsi Riau dalam pertemuan tersebut, Walikota menambahkan, tahun 2016, RTRW Pekanbaru belum ada dan ini sangat berpengaruh terhadap Investasi yang akan masuk ke Kota Pekanbaru,
-
Sementara itu, Kepala Daerah tidak boleh mengeluarkan izin kepada siapapun baik Perusahaan, maupun pembangunan sepanjang tidak mengacu pada RTRW. Pemerintah mematokkan izin pembangunan wilayah harus mengacu pada RTRW nya. Karena Tata Ruang Wialayah tidak ada, lantas kepala daerah, pemerintah terancam pidana karena mengizinkan dunia usaha masuk.
''Kalau ini berkepanjangan bisa membahayakan penyelenggara pemerintahan di daerah Riau pada keseluruhannya. Ini akan menghambat geak pembangunan di daerah,'' ujar Firdaus yang membuat jajaran Kementerian dan DPD RI terperangah dalam pertemuan itu. (humas)