PASIRPENGARAIAN, RIAUSATU.COM - Setelah melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) kembali menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I sekaligus Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang III, di Ruang Paripurna DPRD Rohul Pasir Pengaraian, Kamis (1/9/2016).

Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I yang dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH dan didampingi Wakil Ketua DPRD Abdul Muas itu dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Juni Syafrin, Sekretaris Dewan Drs Sariaman MSi, 23 anggota DPRD yang hadir, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kantor di lingkungan Pemkab Rohul.

Pada kesempatan itu, Sekwan DPRD Rohul Sariaman menyampaikan kompilasi surat masuk sejak bulan Mei hingga Agustus pada masa sidang III untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui surat yang diterima Setwan DPRD Rohul. Sariaman menjelaskan, selama periode Mei hingga Agustus, Setwan DPRD Rohul telah menerima surat sebanyak 179 dan surat keluar 179. Dia mengakui beberapa dari surat masuk itu terdiri dari CV. Pijar Usaha, Perusda Rokan Hulu Jaya, dan CV. Mahkota Mutiara terkait dengan klarifikasi tunda bayar.

Selanjutnya, penyampaian hasil reses yang merupakan kewajiban DPRD baik perseorangan maupun kelompok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2009 tentang MD3 dalam rangka melaksnakan fungsi menyerap aspirasi masyarakat, mengunjungi daerah pemilihannya, membuat laporan tertulis untuk disampaikan pada masa sidang.

Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang terdiri dari Kecamatan Rambah Samo, Bangun Purba, dan Rambah yang disampaikan juru bicaranya Emelyadi. Dia mengakui selama melakukan masa reses di Dapil I yang menjadi aspirasi masyarakat tentang peningkatan infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan, penerangan, seminisasi, pembangunan drainase, pengaspalan jalan, pembangunan rumah layak huni, pagar makam, penyuluhan hukum, tambah RKB, pembangunan listrik dan pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Sebab aspirasi tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kemudian pembacaan Lapaoran Hasil Reses pada masa sidang III tahun 2016 Dapil II (Tambusai dan Tambusai Utara) dibacakan oleh jubirnya Syahril Topan. Dia mengatakan selama melaksanakan masa reses telah melakukan dialog dan tatap muka langsung dengan masyarakat. Yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapil II yaitu permasalahan tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penerangan listrik.

Syahril Topan mengakui, setelah lima kali melakukan reses tapi tidak pernah terealisasi. Salah satunya sulitnya masyarakat mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) di mana sampai hari ini belum terealisasi, Rekam e-KTP. Lebih ironisnya lagi, Desa Mahato yang merupakan Desa yang terluas di Rohul belum tersentuh pembangunan, bahkan masyarakat Mahato melakukan pembangunan secara swadaya.

Selanjutnya Pembacaan Hasil Reses dari Dapil III dibacakan oleh Jubir Dapil III (Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Bonai Darussalam, Kunto Darussalam, dan Pagaran Tapah Darussalam) disampaikan Yon Maryono SH. Aspirasi yang ditampung selama masa reses di Dapil III, masyarakat memninta peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan Dapil IV (Kecamatan Kabun, Tandun, Ujung Batu, Rokan IV Koto, dan Pendalian IV Koto) yang dibacakan oleh jubirnya Nono Patria Pratama menyampaikan yang menjai aspirasi masyarakat Rokan IV Koto untuk penyederhanaan adminitrasi untuk kemudahan masyarakat berobat, sehingga tidak perlu lagi masyarakat melakukan rujukan di Kecamatan Rokan IV Koto yang jaraknya sangat jauh. Selain itu yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapil IV antara lain pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, wisata, dan listrik.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH mengakui selama hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD, Pemerintah selalu tidak menganggap bagian daripada yang harus diperhatikan, sementara yang berhubungan langsung kepada masyarakat itu 45 anggota DPRD yang mewakili masing-masing Dapil.

''Besar harapan kami dari DPRD apa yang telah menjadi keinginan masyarakat ditunaikan oleh pemerintah, tapi pada kenyataannya komitmen pemerintah sendiri untuk membangun Rokan Hulu ini tidak ada, khususnya kepada SKPD yang serapan anggarannya masih rendah. Jadi, kami berharap hasil reses kali ini direalisasi,'' tegasnya. (hen)