“Jangan-jangan anggaran publikasi dipangkas, tapi belanja makan-minum pejabat justru membengkak,” katanya sinis.
Di tingkat provinsi, Zufra juga mengingatkan agar Dinas Kominfo Riau tak ikut-ikutan.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi memiliki peraturan gubernur (Pergub) yang jelas mengatur tata kelola kerja sama publikasi media.
“Kalau Kominfo Provinsi juga menghapus kerja sama media, berarti menabrak Pergub sendiri. Itu inkonsistensi dan bisa menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Zufra mengajak masyarakat dan organisasi media untuk tidak diam.
Menurutnya, bila penghapusan anggaran publikasi benar dilakukan tanpa dasar hukum, kebijakan itu bisa diuji melalui mekanisme sengketa informasi publik.
“Mari buka anggaran mereka secara publik. Kalau perlu, gugat kebijakan yang menutup akses informasi itu,” tegas Zufra. ***