JAKARTA, RIAUSATU.COM - Polri melakukan pemetaan kerawanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dengan menggandeng stakeholder terkait untuk melakukan antisipasi terkait potensi-potensi yang akan terjadi.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik, dan SARA pada Pemilu 2024.
Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, melalui kegiatan tersebut akan memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, pengawasan penyelenggaraan, memetakan strategi kontra wacana berita bohong dan ujaran kebencian.
Bahkan, Dedi mengatakan bahwa melalui kegiatan tersebut juga langkah-langkah mitigasi yang akan diambil oleh Polri terhadap narasi kontraproduktif di ruang siber jelang Pemilu 2024 bisa dijelaskan secara gamblang.
Adapun beberapa kerawanan yang diprediksi akan terjadi pada Pemilu 2024 tidak jauh berbeda dari pesta demokrasi yang digelar pada tahun 2019.
"Berbagai macam spektrum ancaman memang akan terjadi, baik di 2019 akan terulang kembali di 2024 maupun permasalahan-permasalahan baru," kata Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Tribrata News.
Menurut Dedi, ada enam permasalahan yang diprediksi akan terjadi pada Pemilu 2024, yaitu pemutakhiran data, penyediaan sekaligus distribusi logistik, beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi, berita hoaks dan hate speech dalam kampanye, money politics, dan politik identitas.
Selain itu, Dedi menambahkan bahwa peningkatan jumlah pengguna media sosial akan memengaruhi dinamika Pemilu 2024. Bahkan, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) jumlah pengguna media sosial meningkat 60 persen menjelang pesta demokrasi mendatang.
Kadiv Humas Polri itu juga menuturkan akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melakukan dialog publik sebagai langkah awal.
"Sebagai langkah awal dinamika dan isu nasional yang berkembang, maka kami menyelenggarakan dialog publik ini dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan upaya kolaborasi antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam menekan adanya politik identitas, polarisasi politik, dan isu SARA," ujarnya menjelaskan.***