JAKARTA, RIAUSATU.COM - DPR-RI menuai kritikan. Antara lain datang dari Direktur Eksekutif Bidang Kelembagaan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma.
Para anggota dewan disebut terkesan lembek dalam mengalakukan fungsinya, baik untuk legislasi, anggaran, dan pengawasan.
I Made Leo Wiratma mencontohkan di dalam pembuatan Undang-Undang (UU) usulan pemerintah selalu dituruti.
Ia pun setuju bahwa kondisi ini terjadi karena koalisi pemerintah yang terlalu ‘gemuk’ di parlemen, sehingga dengan mudah DPR mengiyakan apa yang diberikan oleh pemerintah.
“Bahkan sekarang presiden membuat Perppu karena selalu akan oke oleh DPR. Disinilah kita melihat bahwa DPR itu tidak kritis,” katanya, dalam diskusi secara daring, Jumat 6 Januari 2023, sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com.
Dia menilai sikap DPR atas lahirnya Perppu Cipta Kerja yang terkesan tanpa penolakan itu tidak lain karena mereka terlibat dalam pembentukannya.
Menurutnya kondisi memicu kurang baiknya pembentukan hukum di Indonesia.
“Atas dosa-dosanya itu maka DPR juga mengiyakan Perppu yang justru untuk mengesahkan perbuatan mereka,” ucapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti mengenai bidang anggaran yang terlalu kendor atas permintaan pemerintah.
“Ini yang menyebabkan seharusnya DPR itu lebih kritis, lebih keras, bahwa 'you terlalu banyak itu Rp100 triliun' misalnya, 'gimana kalo Rp90 triliun saja' begitu,” tuturnya.
Kemudian di dalam fungsi pengawasan, dia mengatakan DPR terkesan tidak berani menggunakan hak konstitusionalnya yang keras supaya pemerintah memerhatikan rekomendasi yang datang dari parlemen.
“Selama ini gak ada tindak lanjut dari rekomendasi itu,” ujarnya.***