JAKARTA, RIAUSATU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menakutkan pemilu (pemilihan umum) yang sebentar lagi tiba ditakutkan jadi ajang penyerangan terhadap pemerintah.
"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana ini, ini Istana ini," kata Jokowi dalam HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Menurut mantan Wali Kota Solo itu, apapun masalahnya, dari politikus hingga parpol selalu ‘menempatkan’ pemerintah sebagai biangnya, meskipun tak ada kaitannya sama sekali.
"Padahal kita (pemerintah) itu kan nggak ngerti koalisi antarpartai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," ujar dia, sebagaimana dilansir Pikiran.Rakyat.com.
Jokowi lantas menyatakan keheranannya soal mengapa ia yang selalu disalahkan jika ada pihak-pihak yang gagal atau tak bisa lagi mencalonkan diri pada konstestasi Pilpres tanah air.
Padahal kata dia, tak ada urusan sama sekali presiden dengan hal-hal macam itu. Akan lebih baik, kata Jokowi¸ tudingan-tudingan semacam itu tidak dilanggengkan praktiknya.
"Ada lagi nanti mungkin, mungkin, untuk Pilpres. Nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, Istana itu ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya," ujar Jokowi, setengah gemas, sisanya geram.
Terkait pelaksanaan, Jokowi dari sekarang sudah mewanti-wanti Bawaslu untuk selalu berhati-hati, sebab Pemilu dan Pilkada 2024 digadang-gadang akan jadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya di acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022, pada Minggu, 18 Desember 2022 lalu.
"Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas," katanya.
Menurut dia, Bawaslu punya tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu, posisi sentral menuju Pemilu berkualitas juga ada di tangan Bawaslu RI.
"Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," ujarnya. ***