JAKARTA, RIAUSATU.COM-Setelah PAN dan Partai Golkar menyatakan dukungan ke pemerintah, isu reshuffle Kabinet Kerja kembali naik ke permukaan. Soal pengakomodiran kedua partai itu di kabinet, Presiden Joko Widodo pun diminta untuk selektif.

''Reshuffle tidak hanya penting untuk Jokowi atau pemerintah tapi juga untuk publik,'' ungkap pengamat politik CSIS, Arya Fernandes saat berbincang dengan detikcom, Jumat (3/6/2016).

Menurut Arya, dalam memilih menteri, Jokowi harus transparan kepada publik. Selain soal track record dan kompetensi yang jelas bagi calon menteri baru, Jokowi disebut harus menjelaskan kepada publik mengapa melakukan pergantian.

''Meski hak prerogatif, presiden harus jelaskan mengapa menteri A direshuffle, menteri yang lainnya tidak. Saat pemilihan juga harus begitu. jangan sampai ada menteri yang diangkat ternyata bermasalah,'' papar dia.

''Menteri mempunyai tugas untuk pelayanan publik, maka harus kompeten. Penting bagi Jokowi agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. Kalau ada menteri yang tidak perform, maka akan mempengaruhi pemerintahan,'' lanjut Arya.

Untuk itu menurut Arya, walaupun ada kewajiban moral untuk mengakomodir PAN dan Golkar, Jokowi diharapkan agar tidak sembarangan memilih tokoh saat reshuffle. ''Maka seleksi ketat untuk menteri-menter harus dilakukan kalau ingin pemerintahannya bagus,'' ujarnya.

''Jadi harus hati-hati dan selektif. Tidak sembrono, tidak hanya sekedar memberi akomodasi untuk partai semata tapi mempertimbangan hal-hal tadi,'' sambung Arya. (dri)