JAKARTA, RIAUSATU.COM-Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menilai kepercayaan masyarakat pada Partai Golkar akan menurun apabila tidak mengindahkan imbauan KPK yang melarang calon ketua umum membaya iuran Rp 1 miliar.

''Logikanya begitu. Karena iuran Rp 1 M oleh KPK dinilai sebagai money politics,'' kata Siti dalam pesan singkat kepada INILAHCOM, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Untuk itu, dia berharap Partai Golkar dapat menimbang-nimbang kembali imbauan dari KPK. Sebab, hal itu juga dinilainya akan citra Golkar baik dimata masyarakat.

''Munas Golkar sebelumnya tidak pernah mensyaratkan adanya iuran tersebut dalam munas,'' ujar Siti.

Panitia Munaslub Partai Golkar tetap memungut iuran wajib Rp 1 miliar pada calon ketua umum partainya. Mereka menilai, iuran itu tidak tergolong dalam bentuk gratifikasi. Yakni sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur keuangan partai politik bersumber dari tiga hal. Pertama, sumbangan dari anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

''Itu kan hanya sumbangan. Undang-Undang parpol (uang iuran anggota) itu engga ada melarang. Dalam AD/ART itu juga ada sumbangan, tapi tidak ditentukan jumlah,'' kata Ketua Komite Pemilihan Munaslub Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai, uang iuran senilai Rp 1 miliar yang diwajibkan partai Golkar bagi calon ketua umum tergolong dalam tindakan politik uang. Dia pun meminta panitia yang menyelenggarakan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa membatalkan iuran tersebut.

''Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar,'' kata Syarif dalam pesan singkat, Jakarta, Senin (3/5/2016).

Menurut dia, ide menyumbang itu tidak masuk akal. Untuk itu, dia berharap pada Golkar mengubah iuran itu menjadi ide-ide yang baik guna kebaikan partai.

''Bukan uang yang Rp1 miliar per calon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan,'' ujar Syarif. (dri)