PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) yang menolak pencalonan H Muhammad Nasir (HMN) sebagai calon Gubernur Riau dalam Pilgubri 2024.
Salah satunya datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepri, yang menyesalkan pernyataan sikap FKPMR dan PPMR.
"Negara kita kan mengusung asas demokrasi. Siapa pun boleh mencalonkan diri asal terpenuhi 20 persen dari perolehan kursi partai," kata Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri, Sulaimansyah, Selasa (23/7/2024).
Dia heran ada apa FKPMR dan PPMR mengharuskan setiap calon yang akan ikut kontestasi politik di Pilgub Riau memenuhi kriteria calon pemimpin dalam budaya Melayu.
Seharusnya, sebut Sulaimansyah, FKPMR dan PPMR tidak mengaitkan pilkada ini dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
"Jangan sampai pilkada ini kita menggiring isu SARA, karena dalam pemilihan pemimpin, atau pemilihan kepala daerah, yang dinilai bukan dari SARA. Tapi yang paling terpenting adalah tindak, tanduk dan kepemimpinannya," ujarnya.
Sulaimansyah mengatakan bahwa agama dan budaya dari seorang pemimpin memang penting, namun dia tidak ingin ini menjadi gesekan-gesekan di masyarakat.
Dia menegaskan, kehidupan masyarakat di Provinsi Riau sudah heterogen, bukan homogen lagi.
‘’Kalau soal SARA yang ditonjolkan, setback kita. Di Amerika saja, negro sudah bisa jadi Presiden. Ahok pun bisa jadi Gubernur DKI,’’ bebernya.
Badko HMI Riau-Kepri tidak berpihak ke kubu manapun, tapi ingin semua masyarakat Riau untuk membuka diri.
Dalam artian, jangan sampai hanya suku-suku tertentu saja yang menjadi calon, harus putra daerah saja, bukan seperti itu, tukasnya.
‘’Jangan sampai menjadi katak dalam tempurung. Yang kita tahu hanya dunia kita saja. Dalam pilkada ini, yang dinilai bukan dari sukunya, tapi dari cara dia memimpin dan sepak terjangnya," pungkas Sulaimans yah. ***