JAKARTA, RIAUSATU.COM – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka tetap maju dalam Pilpres 2024 –pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)–, mengindikasikan keluarga Presiden Joko Widodo sudah terlena oleh kekuasaan.
"Sebenarnya, ini menciptakan preseden. Pertama-tama, keluarga Jokowi terlalu terlena karena mereka telah menduduki posisi walikota, gubernur, dan presiden selama dua periode. Kekuasaan, memang, bisa menjadi membuat seseorang terlena," katanya saat dihubungi, Rabu (8/11/2023).
Menurutnya, benteng terakhir yang dapat mengoreksi moralitas politik dan etika adalah sanksi sosial. Rakyat memiliki kemampuan memberikan sanksi sosial kepada pihak yang mendapat manfaat dari putusan MK tersebut.
"Lagi-lagi, sanksi sosial adalah cara untuk menghukum. Jangan memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, putusan MKMK mencatat adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman, dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.
Bahkan MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan melarangnya menyidangkan sengketa Pemilu 2024.
Namun, Koalisi Indonesia Maju tetap bersikeras untuk mengusung Gibran sebagai cawapres, meskipun putusan MKMK menyatakan terdapat pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah pada kandidasi Gibran.
Ridho menyatakan bahwa Jokowi, yang awalnya dianggap sebagai harapan baru dalam Pilpres 2014, malah berubah menjadi sosok yang tampak terlena dengan kekuasaan di akhir masa jabatannya.
"Ini menunjukkan bahwa moralitas pemimpin kita tidak lagi mencerminkan nilai-nilai etika timur kita," tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut Ridho, rakyat perlu mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya yang seharusnya.
"Secara hukum, ini mungkin tidak melanggar, dan mungkin satu-satunya cara bagi warga negara untuk memberikan hukuman pada mereka yang mendapat manfaat dari putusan MK tersebut," katanya.
Tentang Cap Politik Dinasti
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan elektabilitas pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran akan semakin merosot setelah dikeluarkannya vonis etik terhadap Anwar Usman.
“Situasi ini akan menambah beban negatif bagi pasangan Prabowo-Gibran. Di tengah stagnasi elektabilitas pasangan ini, bahkan ada kecenderungan penurunan, putusan ini akan berdampak pada persepsi bahwa pasangan ini adalah cap pasangan dinasti/nepotisme," ujar Ray.
‘Karpet merah’ yang diberikan pada Gibran memiliki dampak elektoral dan politis yang signifikan. Gibran, yang dianggap sebagai representasi kesempatan bagi anak muda dalam dunia politik, sekarang dihadapkan dengan isu dinasti politik yang hanya menguntungkan anggota keluarga Jokowi.