JAKARTA, RIAUSATU.COM – Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat bahwa krisis konstitusi yang sedang terjadi saat ini akan berdampak serius pada masa depan demokrasi.
Upaya politik dinasti untuk memastikan keluarga Presiden Joko Widodo tetap berkuasa berpotensi merusak asas demokrasi rasional di Indonesia.
Isu ini terkait dengan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 yang banyak dianggap penuh dengan nepotisme. Presiden Joko Widodo juga disebutkan berperan dalam putusan tersebut.
Selain itu, salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi, sehingga muncul dugaan bahwa putusan tersebut dimaksudkan untuk membantu Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.
Firman Noor mengungkapkan bahwa dampak yang paling mengerikan dari situasi ini adalah berkurangnya rasionalitas dalam demokrasi.
"Ya, berkurangnya rasionalitas dalam demokrasi," ungkapnya saat dihubungi pada Selasa (7/11/2023).
Menurutnya, demokrasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas, bukan semata-mata pada hubungan keluarga atau keturunan.
Jika seseorang dipilih secara rasional berdasarkan pengalaman dan kemampuan teruji, nilainya, itu adalah demokrasi yang sebenarnya.
"Namun, jika pemilihan hanya terjadi karena memiliki DNA yang sama dengan penguasa, itu bukan lagi demokrasi. Saya tidak mengerti hal seperti itu," jelasnya.
Firman Noor juga menyoroti fenomena politik dinasti yang sedang terjadi di Indonesia. Menurutnya, para elit politik hanya bekerja demi kepentingan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat atau dampaknya pada politik masa depan.
"Dalam situasi saat ini, proses penentuan calon pemimpin tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Yang menentukan adalah ikatan keluarga, dan hal ini tidak seharusnya menjadi faktor penentu utama," tambahnya.
Sebelumnya, Greg Barton, seorang profesor Politik Islam Global asal Australia, mengkritik langkah Jokowi yang terburu-buru untuk memuluskan anaknya sebagai calon wakil presiden.
Dia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu telah mengecewakan banyak orang dan berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia.
Kekuatan Jokowi dalam mendukung putranya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto juga disoroti.
Meskipun ditinggalkan oleh beberapa rekan sejawatnya, Jokowi tetap fokus pada perjuangan politiknya.