JAKARTA, RIAUSATU.COM - Akademikus menilai pejabat saat ini sering memposisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Bukannya mendekatkan diri dengan rakyat, mereka justru mengambil jarak dengan orang-orang saat melakukan pelayanan.
"Birokrasi dan pejabatnya sering kali memosisikan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan publik yang baik," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Hardo Warsono, Rabu, 1 Maret 2023.
Pakar kerja sama antardaerah tersebut menjelaskan, penyelenggaraan pelayanan publik prima tercermin dari segi kepemimpinan. Namun faktanya, sampai saat ini pelayanan publik masih berorientasi pada kekuasaan yang sangat kuat.
"Orientasi ini berpengaruh negatif pada praktik birokrasi yang misinya adalah optimalisasi pelayanan publik," ucap Hardo Warsono.
Dia pun mencermati bahwa realitas menunjukkan terdapat perlakuan istimewa bagi penerima pelayanan. Terlebih, bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
"Berkembangnya budaya paternalistik tersebut turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tutur Hardo Warsono.
Menurutnya, bagaimanapun birokrasi merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, diperlukan reformasi agar tidak akan menghambat pelayanan dan memberikan kontribusi pada percepatan dan keberhasilan pembangunan.
Pejabat dan Hedonisme
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2005-2010, Said Didu menyebut gaya hidup hedonisme sebagai 'racun' bagi para pejabat. Hal itu disampaikan, setelah ramai sorotan untuk mantan pejabat Pajak, Rafael Alun Trisambodo.
"Gaya hidup hedonis adalah racun bagi seorang pejabat, karena itulah yang menyebabkan dia menikmati jabatan, memanfaatkan jabatan untuk dirinya," kata Said Didu menambahkan.
Dia kemudian menyoroti bagaimana lahirnya gaya hidup hedonisme para pejabat. Pasalnya, pada saat Soeharto menjabat sebagai Presiden, orang-orang yang bekerja di Pemerintahan tidak bertingkah seperti itu.
"Gaya hidup hedonis ini kan lahir setelah reformasi, ingat menteri-menteri Pak Harto dulu tuh nggak ada yang hedonis. Sampai menteri yang paling berkuasa, paling lama, dan basah, Soebroto, apakah dia gaya hidupnya mewah-mewah? Nggak," tutur Said Didu.
"Emil Salim, yang masih hidup sekarang, biasa-biasa saja. Nggak ada yang ini (mencolok)," ujarnya menambahkan.
Said Didu pun menyebut, penyebab adanya gaya hidup hedonisme di antara para pejabat adalah karena adanya voorijder atau Polisi pembuka jalan. Hal itu membuat orang-orang 'berebut' ingin menjadi pejabat.
"Saya pelajari, penyebabnya sebenarnya adalah mobil 'ngiung-ngiung' di jalan itu. Jadi penyebab semua ini menurut saya adalah gara-gara aturan protokoler, sehingga orang semua ingin menjadi pejabat," ucapnya.
"Dulu waktu Pak Harto presiden, yang boleh pakai mobil voorijder (Polisi pembuka jalan) itu hanyalah pejabat tertinggi di daerah tersebut. Menteri nggak boleh, apalagi yang preman-preman, hanya Ambulans dan mobil Presiden. Di daerah hanya Gubernur, di Kabupaten hanya Wali Kota/Bupati. Nah sekarang, semua bisa dibayar. Jadi menurut saya, polisi harus menghentikan," kata Said Didu menambahkan.