PEKANBARU, RIAUSATU.COM — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pembersihan total di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Kuansing Suhardiman Amby ditegaskan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh praktik lancung hingga ke level bawah, bukan sekadar berhenti pada perkara jual-beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Tuntutan keras ini disuarakan Ketua DPW Pemuda Lira Riau, Daniel Saragi, S.H. Ia meminta lembaga antirasuah tersebut tidak tebang pilih dan berani mengusut tuntas dugaan adanya setoran massal untuk berbagai posisi strategis serta kongkalikong dalam plot proyek pemerintahan di Pemkab Kuansing.
"Kasus OTT Bupati Kuansing ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, jangan hanya berhenti di level atas atau jabatan Sekda saja! KPK wajib memperluas penyidikan karena kami menduga kuat ada gurita sistemik yang melibatkan setoran jabatan Kepala Dinas, Penjabat (Pj) Kepala Desa, kelulusan P3K, hingga permainan proyek APBD," tegas Daniel Saragi kepada awak media, Sabtu (4/7/2026).
Bongkar Modus Jual-Beli Jabatan dan "Atur Proyek
Daniel membeberkan bahwa aroma transaksional di Pemkab Kuansing diduga sudah terjadi secara terstruktur. Posisi basah seperti Kepala Dinas (Kadis) dan Pj Kades yang memegang kendali anggaran disinyalir menjadi objek upeti oknum-oknum tertentu.
Tidak kalah miris, nasib para tenaga honorer yang ikut seleksi P3K diduga turut diperas demi mendapatkan kelulusan.
Selain sektor kepegawaian, Daniel juga menyoroti adanya dugaan kuat monopoli dan "permainan mata" dalam proses tender proyek infrastruktur maupun pengadaan di lingkungan Pemkab Kuansing.
"Kami menerima banyak laporan dan informasi mengenai adanya dugaan ploting proyek terorganisir yang dikendalikan oleh lingkaran inti kekuasaan. Ini sangat berbahaya. Jika pejabatnya hasil menyetor dan proyeknya hasil kongkalikong, maka kualitas pembangunan fisik di Kuansing pasti hancur-hancuran karena anggarannya sudah disunat di awal," cecar pria berlatar belakang hukum tersebut.
Pemuda Lira Siap Kawal KPK
DPW Pemuda Lira Riau menilai jika KPK hanya menyentuh klaster elite seperti Sekda, maka lingkaran koruptif di tingkat bawah akan tetap tumbuh subur dan berganti baju pasca-OTT.
Oleh karena itu, kehadiran penyidik KPK secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan uang rakyat Kuansing.
"Masyarakat Kuansing sudah lelah dengan drama korupsi kepala daerahnya. Ini saatnya KPK melakukan pembersihan total (clean sweep). Panggil dan periksa semua Kepala Dinas yang terindikasi ikut menyetor, periksa para makelar proyek, dan telusuri aliran dananya," cetus Daniel, dalam rilis yang diterima riausatu.com.
"Kami tidak akan tinggal diam. Pemuda Lira Riau akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami mendukung penuh KPK seret semua aktor yang terlibat ke pengadilan, dari level Bupati, pejabat dinas, hingga kaki tangan di bawahnya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Kuansing harus merdeka dari para perampok uang rakyat!" pungkasnya.***