PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Sebanyak 3000 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Selasa sore (17/9/2019) melakukan aksi Unjuk Rasa di halaman kantor Gubernur Riau, jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
"Kedatangan kami kesini bukan yang pertama. Sudah berapa bulan permasalahan kabut asap belum terselesaikan," kata mahasiswa dalam orasinya.
Mereka juga menanyakan kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat serta menyayangkan permasalahan kabut asap karhutla di Riau tak kunjung selesai.
Disamping itu, mahasiswa juga menilai bahwa dalam penegakan hukum belum ada dari pihak korporasi yang ditangkap, melainkan banyak dari masyarakat dan juga mahasiswa minta aparat penegak hukum menangkap otak pelaku pembakar hutan dan lahan.
Kordum UIN SUSKA Riau, Rizki Lumban Tobing, kepada awak media menyebutkan, sebulan lebih kabut asap melanda beberapa Provinsi di Kalimantan dan Sumatera.
"Kabut asap yang disebabkan kebakaran lahan dan hutan tersebut membuat beberapa daerah yang terdampak seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan dapat dikategorikan dalam kondisi darurat, karena kabut asap tersebut mengganggu kehidupan masyarakat, terkhususnya di Riau," ujar Rizki.
Masih dikatakannya, kebakaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang mengambil jalan pintas untuk menanam ulang dan membuka lahan baru.
"Tidak tanggung-tanggung, terdapat 123 perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, dari sejumlah perusahaan yang terlibat terdapat banyak perusahaan yang merupakan perkebunan yang dimiliki oleh modal asing," bebernya.
Rizki juga menyebutkan 4 tuntutan mahasiswa yakni menindak tegas dan mewajibkan perusahaan penyebab karhutla untuk memberikan fasilitas penyembuhan bagi penderita ISPA, tindak tegas mafia dan korporasi karhutla, meminta pemerintah memfasilitasi mahasiswa dan relawan ikut dalam penanggulangan membakaran hutan dan lahan, copot jabatan Kapolda Riau dan Pangdam sesuai janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dengan itu, katanya lagi, akan menimbulkan efek jera pada perusahaan yang terlibat sekaligus bagi perusahaan-perusahan lain yang akan melakukan kejahatan serupa terhadap wilayah hutan lain di Indonesia.
Ditambahkannya, pembakaran hutan yang terjadi sejak bertahun-tahun tersebut, merupakan bukti nyata bahwa penguasaan dan pengelolaan yang dikuasai oleh swasta maupun modal asing hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Bahkan semakin mengakumulasi keuntungan bagi segelintir kekuatan bermodal besar tanpa memedulikan nasib ratusan juta rakyat lain yang sampai hari ini semakin sengsara oleh jeratan kemiskinan.
"Kata-kata Presiden Republik Indonesia yang saya dengarkan langsung di istana mengatakan, barang siapa pejabat yang ada di suatu wilayah yang tidak bisa menangani karhutla maka jabatannya akan dicopot, baik itu Gubernur, Kapolda atau apapun, selagi masih menjabat sebagai pejabat negara maka akan dicopot. Itu pernyataan dari Presiden Republik Indonesia," terangnya.
"Ini bukan ultimatum lagi, ini bagian dari janji Jokowi. Karena Kapolda terbukti tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah karhutla. Disini sudah menjadi janji Jokowi, kita tidak menagih janji Kapolda. Jokowi sebagai Kepala Negara wajib menepati janjinya untuk mencopot pangkat Kapolda. Jika tidak selesai juga, dalam bulan ini rencana kita akan aksi ke istana," tutupnya.(fat)
