PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Kebijakan Dirut RSUD Madani yang memotong gaji tenaga harian lepas (THL) sebesar 40-50 persen sangat disayangkan oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri. Ia pun minta agar manajemen transparan.
"Sangat menyangkan kebijakan yang diambil.Kebijakan ini dibuat pasti ada alasan, tapi alasan itu juga harus transparan. Direktur harus jelaskan apa alasannya jangan diam-diam dipotong," kata Azwendi kepada Riausatu.com, Rabu (23/11/2022).
Legislator dari Partai Demokrat itu, meminta seluruh THL RSUD Madani diinventarisir ulang. Karena ada banyak THL yang direkrut saat masa pandemi Covid-19.
"Kemarin saat pandemi rekrutmen besar-besaran. Pasca pandemi ini harusnya diassesment lagi, karena banyak disana yang bukan tenaga medis, tamatan tidak sesuai tetapi jadi tenaga medis. Okelah saat itu situasinya mendesak dan darurat. Tetapi harus mulai diverifikasi lagi sesuai kebutuhan," katanya.
Untuk mengatasi permasalahan saat ini, pihak manajemen RSUD Madani diminta agar tidak ada lagi menerima tenaga kerja baru. Karena menurutnya beban APBD nantinya akan membengkak.
"Jangan ada rekrutmen baru. Kita tahu APBD Pemko Pekanbaru sangat berat untuk membiayai THL. Maka kalau di RSUD Madani masih ada rekruitmen lagi, tentu akan menjadi beban baru dan berdampak ke THL saat ini," jelasnya.
Azwendi pun meminta Direktur RSUD Madani Arnaldo Eka Putra agar segera menuntaskan persoalan gaji sekitar 700 an THL itu. Ia minta untuk segera mencari solusinya, sehingga tidak ada lagi pemotongan hak THL.
"Seharusnya Dirut Madani mencari solusi. Jangan bebani mereka, ini kebutuhan harusnya makin meningkat, bukan malah menurun. Intinya ini kebijakan kurang baik dampaknya ke teman-teman THL disana. Cepat tuntaskan," tegas Azwendi.