PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Keinginan masyarakat Mandau, Indragiri Selatan, Indragiri Utara, Gunung Sahilan Darussalam, dan Rokan Darussalam untuk mendirikan kabupaten sendiri, mesti dipendam dulu. Lantaran, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo memastikan belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). 

Tjahyo mengaku, belum ada rencana pemerintah untuk mencabut moratoriun pemekaran. “Kita menunda dulu. Ini (sekarang) moratorium,” ungkap Tjahyo Kumolo, beberapa waktu lalu.

Pernyataan Mendagri ini sengaja riausatu.com beritakan agar masyarakat Riau yang berkeinginan memekarkan daerahnya mengetahui secara pasti kebijakan ini. ''Jangan sampai termakan janji kampanye musim Pilkada,'' celetuk salah seorang tokoh masyarakat Riau, yang enggan namanya diberitakan.

Menurut Tjahyo, pemekaran daerah banyak pertimbangan, salah satunya kesiapan anggaran dan infrastruktur pemerintahan. “Nanti dilihat pertumbuhan dan keuangan mencukupi,” ujarnya.

Secara nasional, sebut dia, ada 314 usulan pemekaran yang masuk di Kemendagri. Namun, banyaknya usulan itu, belum membuat pemerintah goyah untuk mencabut kebijakan moratoriun.

“Ada 314 loh tambahan. Kalau lima atau sepuluh tidak masalah. Padahal, hak konstitusi daerah harus ada,” ungkapnya.

Dia menyebut, tidak adil bila pemerintah hanya memekarkan 10 atau 100 daerah. “Kalau hanya diambil 10, pasti marah yang lain. Akan kita lihat dengan baik (dulu) postur anggaran dan pemerintahan,” tuturnya.

Di Provinsi Riau, ada lima usulan pemekaran yang telah dibahas di Komisi II DPR RI. Yakni Kabupaten Indragiri Selatan (Insel), Indragiri Utara pemekaran dari Indragiri Hilir, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dari Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Darussalam yang mekar dari Rokan Hulu. (rs1)