PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Anggota DPR/MPR RI, Idris Laena, Senin sore (10/4/2017) melakukan kegiatan dengar pendapat 4 Pilar MPR RI bersama PWI Kecamatan Marpoyan Damai bertempat di halaman kantor Harian Vokal, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru.

Kegiatan tersebut mengusung tema Penegasan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan nusantara.

Idris Laena menyampaikan bahwa kegiatan dengar pendapat ini ingin mendapatkan masukan dari masyarakat.

Dijelaskan Idris, sebelum kita reformasi, ada partai politik. Karena Pancasila point empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau tidak bisa musyawarah, kita pakai sistem perwakilan. Jadi Undang-Undang kita sudah harus mengatur ada partai politik.

"Cuma memang, barangkali yang perlu kita simak setelah reformasi ini, tadi disampaikan salah satu pilar demokrasi kita adalah Pers termasuk juga demokrasi," kata Idris.

Dengan adanya 10 partai politik yang ada sekarang, katanya, menurut kami juga cukup rasionel dibandingkan 43 tahun sebelumnya.

"Partai politik melahirkan kader-kader yang duduk di parlemen juga sedemikian rupa, tiga hari yang lalu kami menerima Presiden Afghanistan. Dia menceritakan bahwa 100 partai politik di Afghanistan ternyata membuat mereka repot, karena tidak ada partai politik yang menguasai parlemen, bahkam ada 1 partai politik yang melahirkan 1 anggota dewan saja," urainya.

Idris mengakui, ternyata praktik di lapangan menyulitkan untuk terjadi kompromi dalam membuat suatu kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Usai kegiatan tersebut, saat diwawancarai wartawan, Idris menyinggung soal pengelolaan anggaran negara.

"Ternyata dulu, ketika sentralisasi itu alokasi anggaran kita lebih tepat. Tetapi, tentu tidak bisa kita samakan dulu dengan sekarang. Sentarilasi kalau dengan desentralisasi pemanfaatan anggaran lebih baik tentu lebih baik," kata Idris.

Dikatakan kembali Idris, anggaran kita pengelolaannya kurang baik.

"Desentralisasi lebih bagus, karena dengan begitu pembangunan lebih tepat ke daerah-daerah. Banyak anggaran-anggaran yang tidak produktif yang tidak digunakan, beli mobil pejabat segala macam," jelas Idris.

Kalau anggaran kegiatan di hotel, sambung Idris, selama kegiatan untuk kepentingan masyarakat ya boleh-boleh saja.(fat)